Transparansi APBDes: Kewajiban Publikasi dan Cara Menampilkannya di Website Desa

Setiap tahun desa mengelola anggaran yang tidak sedikit, mulai dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, hingga pendapatan asli desa. Wajar bila warga ingin tahu: berapa anggarannya, untuk apa saja, dan sejauh mana sudah terlaksana. Transparansi APBDes adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu.

Artikel ini membahas kewajiban keterbukaan APBDes, apa saja yang sebaiknya ditampilkan, dan cara menyajikannya di website desa agar mudah dipahami.

Apa itu APBDes

APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDes disusun bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Isinya terdiri atas tiga bagian besar: pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Dasar hukum keterbukaan APBDes

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan keterbukaan dan akuntabilitas sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan desa.

• Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa informasi APB Desa disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi, serta mengatur pelaporan realisasi pelaksanaan APB Desa.

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menetapkan informasi anggaran badan publik sebagai informasi yang wajib diumumkan secara berkala.

Teks lengkap peraturan tersebut tersedia di JDIH BPK. Artinya, publikasi APBDes bukan sekadar inisiatif yang baik, tetapi bagian dari kewajiban pemerintah desa. Pembahasan kewajiban informasi publik lainnya ada di panduan PPID desa.

Struktur APBDes yang perlu ditampilkan

Pendapatan

Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa (misalnya hasil usaha dan aset desa), transfer (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan provinsi atau kabupaten), serta pendapatan lain yang sah.

Belanja per bidang

Belanja desa dikelompokkan ke dalam lima bidang sesuai Permendagri 20 Tahun 2018:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa.

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

Menampilkan belanja per bidang membantu warga melihat prioritas desa, misalnya berapa porsi untuk pembangunan fisik dibandingkan pemberdayaan masyarakat.

Pembiayaan

Pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan, seperti sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan, seperti penyertaan modal ke BUMDes.

Jangan berhenti di anggaran: tampilkan realisasinya

Angka anggaran baru menjawab separuh pertanyaan warga. Separuh lainnya adalah realisasi: berapa yang sudah dibelanjakan dan untuk kegiatan apa. Tampilkan persentase realisasi per bidang dan perbarui minimal setiap semester, sesuai siklus pelaporan realisasi APB Desa.

Cara menyajikan transparansi APBDes di website desa

Dokumen APBDes yang hanya diunggah sebagai file PDF hasil pindaian biasanya sulit dibaca, terutama dari ponsel. Agar benar-benar dipahami warga:

• Ringkas di depan, rinci di belakang. Tampilkan total pendapatan, belanja, dan pembiayaan di beranda, lalu sediakan halaman rincian per bidang dan kegiatan.

• Gunakan grafik sederhana. Diagram batang realisasi per bidang lebih mudah dipahami daripada tabel panjang.

• Sertakan dokumen resmi. Lampirkan Peraturan Desa tentang APBDes sebagai PDF untuk warga yang ingin memeriksa detailnya.

• Konsisten setiap tahun. Simpan arsip APBDes tahun-tahun sebelumnya agar warga bisa membandingkan.

• Tulis dengan bahasa awam. Tambahkan penjelasan singkat untuk istilah seperti SiLPA atau penyertaan modal.

Di Simping, data APBDes dapat diimpor langsung dari ekspor Siskeudes, sehingga operator tidak perlu mengetik ulang ratusan baris anggaran. Penjelasan fiturnya ada di halaman transparansi APBDes.

Contoh susunan halaman APBDes yang mudah dipahami

Bila desa baru mulai, susunan berikut bisa langsung ditiru:

1. Ringkasan di beranda: tiga angka utama (pendapatan, belanja, pembiayaan) beserta persentase realisasi belanja tahun berjalan.

2. Halaman APBDes: diagram realisasi per bidang, lalu tabel kegiatan di setiap bidang dengan kolom anggaran, realisasi, dan sisa.

3. Sumber dana: porsi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, pendapatan asli desa, dan sumber lainnya, agar warga paham dari mana uang desa berasal.

4. Dokumen: tautan unduhan Peraturan Desa tentang APBDes, perubahan APBDes bila ada, dan laporan realisasi.

5. Arsip tahun sebelumnya: pilihan tahun agar warga dapat membandingkan dari tahun ke tahun.

Susunan ini sejalan dengan cara warga membaca: mulai dari gambaran besar, lalu menelusuri rincian yang menarik perhatian mereka.

Kesalahan yang sering terjadi

• APBDes hanya diunggah sekali di awal tahun dan realisasinya tidak pernah diperbarui.

• Angka di website berbeda dengan baliho di kantor desa karena diperbarui terpisah.

• Dokumen berupa foto miring atau pindaian buram yang tidak bisa dibaca.

• Tidak ada keterangan tahun anggaran, sehingga warga bingung data mana yang terbaru.

Pertanyaan yang sering diajukan

Kapan APBDes sebaiknya dipublikasikan?

Segera setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, lalu diperbarui ketika ada perubahan APBDes dan ketika laporan realisasi semester disusun.

Apakah rincian kegiatan juga perlu ditampilkan?

Semakin rinci semakin baik, selama tidak memuat data pribadi warga. Daftar penerima bantuan, misalnya, tidak boleh menampilkan nomor identitas warga.

Siapa yang bertanggung jawab memperbarui data APBDes di website?

Biasanya operator website bersama kaur keuangan. Tetapkan dalam pembagian tugas agar tidak saling menunggu.

Kesimpulan

Transparansi APBDes membangun kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Tampilkan anggaran dan realisasinya secara ringkas, mudah dibaca dari ponsel, dan selalu diperbarui. Website desa adalah tempat paling efisien untuk melakukannya, karena sekali diperbarui, seluruh warga dan perantau dapat melihatnya.

Lihat fitur transparansi APBDes